Pelajar SMP Tanjung Saleh Terancam Tidak Sekolah

Rabu, 30 Mei 2012 , 09:35:00
Pelajar SMP Tanjung Saleh Terancam Tidak Sekolah
Sulit Peroleh Angkutan Air Murah Meriah

TANJUNG SALEH—Para pelajar khususnya anak-anak SLTP yang berada di Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya terancam tidak bisa sekolah. Kesulitan memperoleh angkutan atau motor air massal murah meriah menjadi persoalan mereka yang bersekolah ke Desa Sungai Kakap. ”Khan harus nyeberang. Sebab, letak SMPN 4 Sungai Kakap di Desa Sungai Kakap. Selama ini sejumlah warga khususnya di Dusun Teluk Besar, Desa Tanjung Saleh kebanyakan harus menyeberang untuk bersekolah. Mereka mengeluh dan berharap ke Pemkab Kubu Raya mampu menyediakan transportasi air murah meriah,” kata Tapyin, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kabupaten Kubu Raya (HMKR) kemarin.


Menurutnya anak-anak pelajar khususnya dari Dusun Teluk Besar kerap melewati laut dan muara supaya bisa sampai ke sekolah tepat waktu. Setidaknya memakan waktu sekitar satu jam lebih menuju Desa Sungai Kakap.

Sementara pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi mereka. Untuk kendaraan atau motor air biasanya dipakai orang tua pergi ke laut. ”Namun tak setiap hari tersedia. Kendalanya ialah kelangkaan solar yang kadang ada dan tidak. Sementara anak-anak bersemangat bersekolah. Jumlah mereka juga tidak tanggung-tanggung sekitar 30 siswa,” sambung Lina Budiarti Kabid Pendidikan dan Kebudayaan HMKR.

Ia menambahkan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui dinas teknis yaitu Dinas Perhubungan harus dapat secepatnya memberikan solusi. Sebab, sebagai masyarakat nelayan berpenghasilan rendah, mereka tentu akan selalu bermasah terkait angkutan air. Harus ada solusi cepat untuk menyelamatkan semangat anak-anak Desa Tanjung Saleh bersekolah ke Desa Sungai Kakap. “Masyarakat sendiri sudah mengakui sangat ingin menyediakan angkutan air cepat dan murah meriah bagi anak-anak pelajar di Desa Tanjung Saleh. Namun itu tidak mungkin, mengingat rata-rata tingkat kesejahteraan warga disana,” ucapnya.

Tapyin menyampaikan ini persoalan serius karena berbicara masa depan anak anak Kubu Raya yang kelak akan menjadi pengisi pembangunan masa depan kabupaten terbungsu di Kalbar ini. Sudah seharusnya dinas teknis mengambil langkah cepat dan bergerak meraih kemenangan.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kubu Raya Zaini Umar menyampaikan terkait sulitnya anak-anak pelajar Tanjung Saleh untuk menyeberang ke Desa Sungai Kakap akan dicarikan solusinya. Dinas teknis akan coba berbicara dengan kalangan DPRD dan pengusaha perairan. “Memang ada speed dan motor air di Desa Tanjung Saleh. Tetapi itu merupakan angkutan masal. Lagipula harganya pastilah tidak murah,” ungkap dia. “Dan untuk itu, kami akan bicarakan lebih lanjut dengan mereka,” timpalnya.

Dia meminta harga tarif angkutan kepada anak sekolah jangan disamakan dengan orang umum. Terlebih intensistas penyeberangan anak-anak pelajar hampir setiap hari selalu ada. Terkecuali hari libur minggu dan nasional. ”Makanya harga memang harus murah. Seperti contoh tarif angkutan harga oplet jurusan Sungai Durian-Sungai Raya berbeda. Tidak sama dengan penumpang umum. Barangkali untuk tarif harga penyeberangan Desa Tanjung Saleh-Sungai Kakap juga bisa berbeda,” ujarnya.(den)

POSKESDES Belum Ada Petugas

Kamis, 07 Juni 2012 , 09:07:00
POSKESDES Belum Ada Petugas
WARGA Dusun Kampung Baru Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang kecewa karena poskesdes yang terletak di Parit Pemerintah Dusun Kampung Baru belum ditempati petugas. Padahal pembangunannya sudah memakan dua tahun lalu melalui APBD Kubu Raya. ”Warga kesal karena tidak ada petugas selama tiga tahun. Ini merupakan bentuk kekesalan dan kekecewaan warga,” kata Tapyin Ketua Himpunan Mahasiswa Kabupaten Kubu Raya kemarin.

Ia mengatakan daripada ditempati ular dan hanya ditumbuhi rumput juga tidak terawat lebih baik difungsikan untuk yang lain. Terlebih sejak lama pengajuan bidan desa sudah dilakukan ke pemerintah desa baik melalui forum musrembang. ”Mereka sudah menyampaikan langsung ke kepala dinas kesehatan namun sampai saat ini

belum ada petugas,” katanya.

Dengan persoalan tersebut, masyarakat Desa Simpang Kanan belum menikmati pelayanan kesehatan dan hanya dilayani satu petugas kesehatan juga KKD (Komite Kesehatan Desa) di Desa Durian. Terlebih tanah tersebut meruakan hibah atau tanah wakaf dari warga desa.”Dan kami dari pihak mahasiswa akan mengawal dan akan menyampiakan masalah ini kepihak terkait,” ucapnya.

Ia menjelaskan kalau keberadaan bidan desa hanya satu tentunya tidak cukup untuk mengkover desa dalam pelayanan kesehatan. Sebab, desanya sangat luas terdiri dari 5 dusun dan 25 RT/RW. ”Warga menuntut ada solusi kongkrit sehingga warga dua dusun bisa menikmati pelayanan kesehatan karena poskesdes yang ditempati bidan desa ada di seberang sungai juga tidak ada jembatan dan harus menyeberang jauh dan mesti menggunakan jasa penyebrangan,” ujarnya. Lebih jauh dikatakannya jika ini dibiarkan tidak mustahil gizi buruk dan segala penyakit akan menjangkit warga. Sebab, warga tidak dapat menikmati pelayanan kesehatan dengan baik. (den

Cerdas Pilih Gubernur

Kamis, 07 Juni 2012 , 09:04:00
Cerdas Pilih Gubernur
Tahun 2012 menjadi tahun penentu pembangunan Kalimantan Barat kedepan, pesta demokrasi lokal pemilihan langsung gubernur untuk masa jabatan 2012-2018 akan digelar. Tentu ini menjadi angin segar, dimana pesta politik ini sejatinya menjadi momentum, evaluasi serta koreksi terhadap proses pembangunan yang telah berlalu selama lima tahun, serta merancang ulang pembangunan untuk lima tahun kedepan, dengan cara kita memilih gubernur, dan gubernur terpilih akan membuat RPJM/RPJP. Demokrasi memberikan kebebasan untuk menentukan pemimpin (gubernur) sesuai hati nurani, tak peduli latar belakang warna dan suku dan agama selama kita sesuai kriteria dengan aturan sebagai pemilih, wajib hukumnya kita menentukan pilihan.

Secara konsepsional, pemili

han kepala daerah langsung adalah instrument untuk meningkatkan partisipasi democracy untuk memenuhi unsur-unsur yang diharapkan dalam pesta demokrasi yang bersifat lokal . Maka salah satu tujuan pilkada adalah merperkuat legitimasi demokrasi. Kondisi politik lokal hari ini yang sangat heterogen sering menjadi kegagalan pilkada langsung, jeleknya pencatatan kependudukan, dan penyelenggaraan pemilih (electoral governance), kooptasi incumbent dengan pemanfaatan birokrasi sehingga proses penyelenggaran pilkada tidak objektif.

Kalimantan barat punya catatan hitam sejarah konflik etnis yang panjang. Masyarakat tentu tidak ingin terjebak dalam pengkotakan, baik suku ras agama dan antar golongan, politik primordial yang dimainkan oleh aktor politik, dengan beberapa selebaran serta kampanye-kampanye terselubung akan menjadi ancaman yang serius. Pilkada gubernur bukanlah arena untuk satu suku, agama, dan golongan tertentu tetapi milik semua masyarakat Kalimantan Barat. Secara normatif dalam hukum perundang-undangan tidak ada diskriminasi terhadap siapa pun calon gubernurnya. Belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu, masyarakat yang punya hak pilih harus benar-benar cerdas dalam menjatuhkan pilihan. Karena ketika salah memilih kita (masyarakat Kalbar) yang akan menerima akibatnya juga.

Kita semua harus sepakat, menjadikan momentum pilkada gubernur 2012 adalah sebuah perbaikan daerah ini agar lebih baik kedepan. Hilangkan serta kikis sikap primordialisme yang melekat dalam diri kita. Sudah saatnya putra bangsa yang berdiri diatas semua suku, golongan, serta agama dalam memilih dan mentukan gubernur Kalimantan Barat 2012. Semoga.

Sumadi PS
Ketua MPO Himpunan Mahasiswa
Kabupaten Kubu Raya (HMKR)

Sekolah Tarik Uang Ijazah

Jum'at, 15 Juni 2012 , 09:11:00
Sekolah Tarik Uang Ijazah
Frans: Tidak Dibenarkan Ada Pungutan

SUNGAI RAYA—Ketua Himpunan Mahasiswa Kubu Raya, Tapyin menuturkan peringatan keras Dinas Pendidikan Kubu Raya tidak ada pungutan apapun seperti uang ijazah sepertinya masih tidak berlaku. ”Kami masih temukan sekolah di kabupaten Kubu Raya melakukan pungutan uang menebus ijazah. Ini terjadi di tingkat SMA/MA/Mts di salah satu Madrash Aliyah di Sungai Ambawang,” katanya kepada Pontianak Post.

Menurut dia nilai uang pungutan tersebut mencapai Rp200 ribu. Ini jelas sebagai pungli dan memberatkan masyarakat. Sebab, mayoritas masyarakat adalah petani karet dan buruh. “Jika tidak membayar, ijazah tidak dikeluarkan. Sementara uang dipergunakan juga tidak transparans untuk apa. Juga tidak melalui musyawarah orang tua siswa,” katanya dengan nada protes keras.

Dia menambahkan ijazah sangat dibutuhkan siswa buat melanjutkan pendidkan seperti kuliah dan melamar kerja. Misalnya tingkat SMP/MTs melanjutkan ke SMA. Masyarakat pasti akan tambah pusing ditambah lagi uang pendaftaran masuk ke SMA dan kuliah bagi lulusan SMA. Lina Budiarti Ketua Bidang Pendidikan HMKR meminta kepada Dinas Pendidikan dan Departemen Agama Kubu Raya bersikap tegas memberikan sanksi terhadap sekolah yang melanggar perintah dinas ini. Bisa saja diberikan surat peringatan. Jika masih ada sekolah - sekolah yang lain masih membandel bisa dicabut izinnya dan distop penyaluran dana BOS-nya. ”Percuma jika program pendidikan komitmennya kurang jelas dalam pembangunan. Akan tetapi masih ada sekolah melakukan pelanggaran,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Frans Randus dikonfirmasi terpisah mengatakan sejak dana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), berbagai biaya rutin di sekolah-sekolah telah ditanggung oleh negara. Sehingga ia tidak membenarkan jika sekolah melakukan pungutan liar. “Untuk SD dan SMP sudah ada dana BOS, misalnya dengan alasan untuk menuliskan ijazah itu sudah ada posnya, meskipun pos tidak besar tapi sudah dianggarkan. Sehingga tidak dibenarkan, jika sudah ada posnya malah menarik pungutan lagi. Itu artinya double anggaran, dari pemerintah dan masyarakat. Saya tegaskan itu dilarang,” tegasnya.

Menurut dia jika ada sekolah yang melakukan penarikan dana terhadap siswa kebijakan penarikannya harus mendapat persetujuan dari komite sekolah dan dilakukan atas kesadaran orang tua siswa. “Orang tua murid dan komite sekolah mereka berembuk. Mereka rapat dan memutuskan sesuatu dan itu tidak masalah dan tergantung kesepakatan,” ujarnya.

Namun, lanjutnya, untuk kebijakan yang dibuat itu juga tidak memberatkan orang tua murid. Sehingga bagi siswa yang tidak mampu tidak merasa terberatkan jika memang ada pungutan yang telah disepakati bersama. “Misalnya, karena tidak mampu membayar, siswa tidak boleh mengambil ijazah. Ini haram hukumnya dan tidak boleh berbuat seperti itu,” kata dia. (den)

Hedonisme Kaum Muda

ADALAH hedonisme sebagai tonggak awal matinya kritisisasi mahasiswa. Maraknya pusat perbelanjaan yang melenakan kaum muda melalui berbagai macam fashion serta gadget terbaru, tontonan infotainment yang menjamur, acara hura-hura, kafe dan club sebagai tempat tongkrongan asyik masa kini, serta produk-produk serba instan yang selalu siap meng-instankan pemuda mahasiswa, termasuk mencetak sarjana instan dengan sistem copy-paste nya di hampir seluruh perguruan tinggi, adalah salah satu dampak bahwa hedonisme telah menjalar dalam setiap nalar kritis mahasiswa.

Kampus tidak bisa menjadikan mahasiswa cerdas, banyaknya sarjana kebingungan setelah selesai kuliah menandakan bahwa kampus telah gagal menjadikan manusia seutuhnya seperti tujuan pendidikan.Kampus sebagai institusi pendidikan yang mencerdaskan bangsa tak ubahnya seperti tempat arisan. Penuh dengan pepesan kosong atau sekedar membahas kehidupan yang borjuis. Sudut-sudut kampus biru tidak lagi dipenuhi oleh mereka yang asyik berdiskusi soal ilmiah atau permasalahan urgen bangsa. Hanya sedikit mahasiswa yang masih haus akan ilmu dan kritis terhadap ketidakadilan.

Mahasiswa pun tak mampu lagi berdiri pada garda terdepan untuk menyatakan sikap penolakannya, karena tak jarang idealisme telah terbeli oleh manisnya kehidupan hedonis. Namun dibalik itu, ada kondisi yang jauh lebih parah dimana kampus telah beralih fungsi sebagai kapitalis pendidikan tempat transaksi dan pembangunan kelas, yaitu kelas yang kaya dan kelas orang miskin sehingga bisa dipastikan orang miskin dilarang kuliah.

Dan mahasiswa yang seharusnya haus akan ilmu pengetahuan, berkarakter kuat, penuh dengan idealisme serta mampu membawa aksi keberpihakan pada keadilan, kini tidak lagi menunjukkan semangatnya. Tidak lagi mampu menunjukkan diri sebagai the agent of social control. Justru cenderung hanya segelintir saja yang masih bisa bertahan sebagai sejatinya mahasiswa. Namun yang sedikit ini semakin tersingkir karena dianggap asing dan pemberontak.

Mari kita tengok mana saja proposal kegiatan yang bisa menembus batas meja birokrasi. Beberapa kegiatan yang memerlukan kecerdasan pola pikir lebih sering dikesampingkan ketimbang yang penuh dengan hura-hura dan euforia. Sekali lagi ini adalah bukti konkrit hedonisme sangat kuat pengaruhnya di kalangan mahasiswa saat ini.

Akankah selamanya seperti ini? Terpenjara dalam labirin kehidupan hedonis yang tak akan pernah putus dan diperbudak oleh kapitalis serta menjunjung tinggi nilai-nilai konsumerisme, atau segera mengambil sikap untuk kehidupan yang lebih baik sebagai penerus bangsa. Atau hanya diam lalu membiarkan bangsa ini berjalan penuh dengan kemunafikan??

Sumadi PS
Ketua MPO Himpunan Mahasiswa
Kabupaten Kubu Raya (HMKR).