Kamis, 07 Juni 2012 , 09:04:00
Cerdas Pilih Gubernur
Tahun 2012 menjadi tahun penentu pembangunan Kalimantan Barat kedepan,
pesta demokrasi lokal pemilihan langsung gubernur untuk masa jabatan
2012-2018 akan digelar. Tentu ini menjadi angin segar, dimana pesta
politik ini sejatinya menjadi momentum, evaluasi serta koreksi terhadap
proses pembangunan yang telah berlalu selama lima tahun, serta merancang
ulang pembangunan untuk lima tahun kedepan, dengan cara kita memilih
gubernur, dan gubernur terpilih akan membuat RPJM/RPJP. Demokrasi
memberikan kebebasan untuk menentukan pemimpin (gubernur) sesuai hati
nurani, tak peduli latar belakang warna dan suku dan agama selama kita
sesuai kriteria dengan aturan sebagai pemilih, wajib hukumnya kita
menentukan pilihan.
Secara konsepsional, pemili
han
kepala daerah langsung adalah instrument untuk meningkatkan
partisipasi democracy untuk memenuhi unsur-unsur yang diharapkan dalam
pesta demokrasi yang bersifat lokal . Maka salah satu tujuan pilkada
adalah merperkuat legitimasi demokrasi. Kondisi politik lokal hari ini
yang sangat heterogen sering menjadi kegagalan pilkada langsung,
jeleknya pencatatan kependudukan, dan penyelenggaraan pemilih (electoral
governance), kooptasi incumbent dengan pemanfaatan birokrasi sehingga
proses penyelenggaran pilkada tidak objektif.
Kalimantan barat
punya catatan hitam sejarah konflik etnis yang panjang. Masyarakat
tentu tidak ingin terjebak dalam pengkotakan, baik suku ras agama dan
antar golongan, politik primordial yang dimainkan oleh aktor politik,
dengan beberapa selebaran serta kampanye-kampanye terselubung akan
menjadi ancaman yang serius. Pilkada gubernur bukanlah arena untuk satu
suku, agama, dan golongan tertentu tetapi milik semua masyarakat
Kalimantan Barat. Secara normatif dalam hukum perundang-undangan tidak
ada diskriminasi terhadap siapa pun calon gubernurnya. Belajar dari
pengalaman-pengalaman masa lalu, masyarakat yang punya hak pilih harus
benar-benar cerdas dalam menjatuhkan pilihan. Karena ketika salah
memilih kita (masyarakat Kalbar) yang akan menerima akibatnya juga.
Kita semua harus sepakat, menjadikan momentum pilkada gubernur 2012
adalah sebuah perbaikan daerah ini agar lebih baik kedepan. Hilangkan
serta kikis sikap primordialisme yang melekat dalam diri kita. Sudah
saatnya putra bangsa yang berdiri diatas semua suku, golongan, serta
agama dalam memilih dan mentukan gubernur Kalimantan Barat 2012. Semoga.
Sumadi PS
Ketua MPO Himpunan Mahasiswa
Kabupaten Kubu Raya (HMKR)
Kalimantan barat punya catatan hitam sejarah konflik etnis yang panjang. Masyarakat tentu tidak ingin terjebak dalam pengkotakan, baik suku ras agama dan antar golongan, politik primordial yang dimainkan oleh aktor politik, dengan beberapa selebaran serta kampanye-kampanye terselubung akan menjadi ancaman yang serius. Pilkada gubernur bukanlah arena untuk satu suku, agama, dan golongan tertentu tetapi milik semua masyarakat Kalimantan Barat. Secara normatif dalam hukum perundang-undangan tidak ada diskriminasi terhadap siapa pun calon gubernurnya. Belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu, masyarakat yang punya hak pilih harus benar-benar cerdas dalam menjatuhkan pilihan. Karena ketika salah memilih kita (masyarakat Kalbar) yang akan menerima akibatnya juga.
Kita semua harus sepakat, menjadikan momentum pilkada gubernur 2012 adalah sebuah perbaikan daerah ini agar lebih baik kedepan. Hilangkan serta kikis sikap primordialisme yang melekat dalam diri kita. Sudah saatnya putra bangsa yang berdiri diatas semua suku, golongan, serta agama dalam memilih dan mentukan gubernur Kalimantan Barat 2012. Semoga.
Sumadi PS
Ketua MPO Himpunan Mahasiswa
Kabupaten Kubu Raya (HMKR)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar